Pria Baju Kotak-Kotak Hina Tentara, Kapangdam Jaya geram

Dalam proses pencoblosan Pilkada DKI Jakarta pada Rabu (15/2) kemarin, sempat terjadi beberapa keributan. Salah satu keributan yang viral di media sosial yaitu video pria berbaju kotak-kotak yang menghina tentara. Dalam video tersebut, pria tersebut berucap 'potong tentara'.

Menanggapi hal itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Jaya Kolonel Heri Prakoso mengatakan bahwa pria tersebut mungkin pernah bekerja sebagai penjahit baju tentara. "Mungkin dia dulupernah kerja jadi penjahit tentara, jadi potong-potong bahan," ujar Heri saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (17/2).

Namun, diketahui pria baju kotak-kotak tersebut sudah meminta maaf lewat sebuah video atas ucapan cerobohnya tersebut. Heri juga mengaku sudah melihat video tersebut. "Kan ada videonya yang bersangkutan minta maaf," ujar Heri.

Kendati demikian, Heri tetap mengimbau kepada pria tersebut atau semua lapisan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertutur kata. "Agar lebih hati-hati lagi, mulutmu harimaumu, apalagi tentara kan alat negara, mesti sama-sama dijaga kehormatannya," kata dia.

Heri membantah isu yang beredar bahwa pria kotak-kotak tersebut sempat diamankan oleh Polisi Militer dan babak belur. Apalagi, kata dia, dalam video permintaan maaf tersebut wajah pria itu tidak terdapat luka.

"Enggak (tidak ditahan). Kalau di videonya mulus-mulus saja tuh. Tapi modelnya sudah babak belur memang kok. Coba saja lihat videonya yang marah-marah di TPS," ujarnya.

Seperti diketahui, saat ini beredar video pria berbaju kotak-kotak diYoutube, yang merupakan pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) wilayah Jakarta. Dalam video diYoutube berjudul “Pria Baju Kotak-Kotak Ngamuk, Tentara Aja Gua Potong Disini Apalagi Lo!!” terlihat pendukung Ahok mengucapkan ancaman terhadap tentara.

“Tu anak siapa itu anak kecil tadi eh. Tentara gua potong di sini, apalagi elu ye,” kata pria berbaju kotak-kotak tersebut.

Ungkap Kecurangan di Pilkada DKI 2017

Tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies-Sandi, mendapati laporan adanya penyimpangan dalam praktik pemilihan suara yang berlangsung di sejumlah tempat pemungutan suara yang ada di Jakarta. 

Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Mohammad Taufik mengatakan, banyak model kecurangan yang dilakukan para oknum melancarkan aksinya. Di antaranya, aksi pemaksaan kehendak di Cempaka Putih. 

"Memaksakan kehendak, padahal tidak ingin mencoblos nomor tertentu. Tapi, dipaksa yang lain. Itu ditangkap oleh kami," ujar Taufik di Posko Pemenangan Anies-Sandi, Jakarta, Rabu 15 Februari 2017.

Ia membeberkan bahwa oknum tersebut adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari partai politik PDIP, dan ia mengaku mengenal oknum tersebut. Namun, dirinya tidak menyebutkan secara detail siapa yang dimaksud. 

"Pemaksaan kehendak dilakukan oleh anggota DPRD parpol PDIP. Satu yag tertangkap. Satu itulah yang kita anggap. Itu kan menunjukkan suatu yang tidak patut sebagai anggota dewan. DiYoutube itu banyak (videonya), hampir dipukulin orang," ungkapnya.

Menurutnya, masyarakat inginkan pemilihan berjalan dengan bersih. Sehingga, siapa pun pihak yang melakukan penyimpangan, pasti dihardik oleh masyarakat.

Praktik kecurangan lainnya yakni ada yang memilih dengan menggunakan nama lain. Tindakan ini terjadi di Pademangan, Jakarta Utara.

"Yang menggunakan nama orang dari Pontianak. Kami belum tahu, berapa orang yang melakukan itu. Yang jelas, kami minta Polsek Pademangan mengurus itu. Jangan sampai lepas," tuturnya. 

Selain itu, ada juga TPS yang tertutup dalam memberikan informasi. Ia mencontohkan, di Muara Baru, Jakarta Utara, ada 200 orang warga yang hampir tidak boleh memilih oleh petugas TPS. Padahal, mereka memiliki identitas sebagai warga Jakarta. 

Alasan dari petugas tersebut, ia sebutkan, terlalu dibuat-buat. Salah satu alasannya adalah jumlah blangko yang tidak cukup. 

"Kami datang ke sana, kami jelaskan, sesuai dengan aturan KPU kan boleh. Masak blangko bisa tidak berkecukupan dan segala macam. Alasannya saya rasa terlalu dibuat-dibuat, dan itu bisa menjadi pelajaran KPU ya. Nah, yang begitu-begitu kami kawal terus," jelasnya. 

Namun hingga saat ini, dirinya belum mengantongi angka kecurangan secara pasti dan detail. Karena, laporan belum masuk secara keseluruhan. Laporan itu juga akan diolah, sebelum ditindak lebih jauh ke pihak yang berwenang.